Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Basiran, kemarin mengatakan dengan beroperasinya industri pengolahan garam di Pulau Rangsang pada tahun 2013 ini, diharapkan akan berdampak positif bagi percepatan pembangunan di Meranti. Untuk itu, apa yang harus dilakukan Pemkab Meranti sekarang ini adalah membangun iklim yang lebih kondusif agar investasi industri garam ini benar-benar tumbuh dan berkembang dengan cepat.
"Komisi II mendukung penuh beroperasinya industri pengolahan garam di Pulau Rangsang tersebut. Kita harpakan, dengan beroparasinya industri pengolahan garam ini akan mampu ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah. Untuk itu, sebagai konsekuensi investasi jangan panjangnya, masyarakat setempat harus turut dilibatkan secara lansung dalam pengoalhaan industri garam ini" ujarnya.
Komitmen investor Korea untuk segera mengoperasikan industri garam di Pulau Rangsang ini urai Basiran, akan membawa damak positif bagi Pemkab Meranti baik secara ekstrenal maupun internal. Secara eksternal,dengan beroperasinya industri yang melibatkan investor aasing ini jelas akan memberikan kepercayaan kepada publik diluar, bahwa Meranti benar-benar kondusif bagi iklim investasi.
Hal ini tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah pusat maupun propinsi untuk menjadikan Meranti sebagai salah satu tujuan investasi. Baik untuk investor nasional maupun asing yang sekarang ini memang tertarik untuk membangun usaha di Indonesia.
Sedangkan di sisi internalnya, dengan beroparasinya industri pengolahan garam ini jelas akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan PAD Meranti. Untuk itu, komitmen Pemkab Meranti untuk memberikan jaminan keamanan investasi, pelayanan yang prima bersih dari praktek pungli dan KKN, harus benar-benar diterapkan. Karena ini merupakan bagian terpenting dalam membangun kepercayaan investor.
"Kalau ini berjalan secara maksimal, tinggal bagaimana upaya Pemkab Meranti dalam membangun sinergi dengan pihak perusahaan. Baik yang menyangkut persoalan serapan tenaga kerja, penerpaan program CSR sebagai tanggung jawab moral perusahaan, maupun dalam persoalan dinamika pembangunan lainnya. Termasuk komitmen perusahaan dalam penanganan amdalnya" beber Basiran Sarjono lebih lanjut.(RUS/RAYAN)
0 comments:
Post a Comment